-->

DISKURSUS SEJARAH KETERTINDASAN

MASYARAKAT INDONESIA

Peta: Hindia-Belanda

(George McTurnan, 1995: 5)

Sejarah Rakyat Indonesia adalah Sejarah Ketertindasan. Gelora reformasi yang terjadi

sekarang, telah melupakan hakikat ketertindasan karena seolah-olah setelah kita

mendapatkan kebebasan politik atau demokrasi politik, maka ketertindasan struktural

berupa kesengsaraan dan kebodohan pun tidak terjadi lagi. Dengan kebebasan politik

itu, seolah-olah rakyat pastilah akan mencapai kebahagiaan.

“Revolusi adalah penggulingan kekuasaan pemerintah yang sah serta penghapusan

konstitusi pemerintah oleh kelas sosialis yang bertujuan mengubah struktur sosial

masyarakat” (Pakar Marxis Prof. Dr. Herberth Marcuse,

Guru Besar Universitas Harvard)

“Revolusi harus tahu mana lawan mana kawan, Aku cinta kaum nasionalis tetapi kaum

nasionalis yang revolusioner, Aku cinta kaum agama tetapi kaum agama yang

revolusioner, Aku cinta komunis tetapi kaum komunis yang revolusioner”

(Ir. Soekarno, McTurnan, 1995: 622)

Arti kemerdekaan dapat kita refleksikan dari para tokoh kemerdekaan Indonesia

sebagai berikut; Ki Hajar Dewantara menulis; “Dalam pendidikan harus senantiasa

diingat bahwa kemerdekaan bersifat tiga macam: berdiri sendiri (zelstandig), tidak

tergantung pada orag lain (onafhankelijk), dan dapat mengatur dirinya sendiri (vrijeid,

zelfsbeschikking).” Kalau istilah Belanda itu diterjemahkan kedalam jargon yang lebih

dikenal sekarang, maka ketiga komponen kemerdekaan itu ialah self-reliance,

independence, dan self-determination. Sukarno lebih menekankan independence, yaitu

terlepasnya Indonesia dari penguasaan oleh suatu bangsa dan penguasaan asing.

Hatta dan Syahrir lebih menekankan self-reliance yaitu otonomi setiap individu dalam

memutuskan apa yang harus dikerjakan. Tan Malaka selepas sekolah guru di Harlem,

Belanda, memilih menjadi guru untuk anak-anak para kuli kontrak di perkebunan Deli,

melihat kemerdekaan sebagai self-determination, yaitu kesanggupan setiap kelompok

sosial menentukan nasibnya sendiri dan tidak menggantungkan peruntungannya pada

kelompok sosial lainnya. Perbedaan tekanan itu menjadi lebih jelas kalau dilihat dari

hubungan dengan apa yang hendak ditentang. Kemerdekaan sebagai independence

secara telak menolak penjajahan. Kemerdekaan sebagai self-reliance membatalkan

ketergantugan. Sedangkan kemerdekaan sebagai self-determination

menampik segala jenis penindasan dan pembodohan.

Hand-Out 01

SEJARAH INDONESIA

Prasejarah

Secara geologi, wilayah Indonesia modern muncul kira-kira sekitar Zaman

Pleistocene ketika wilayah itu masih berhubung dengan Asia Daratan. Pemukim

pertama wilayah tersebut yang diketahui adalah manusia Jawa pada masa sekitar

500,000 tahun yang lalu. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk

pada saat melelehnya es setelah berakhirnya Zaman Es.

Era sebelum Penjajahan

Sejarah Awal

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau Kerajaan

Jawa Dwipa Hindu di pulau Jawa dan Sumatera pada sekitar 200 SM. Kerajaan

Taruma menguasai Jawa Barat pada sekitar tahun 400, dengan agama Buddha tiba di

wilayah tersebut pada tahun 425. Pada Zaman Pembaharuan Eropa, Jawa dan

Sumatera telah mempunyai warisan peradaban yang berusia ribuan tahun dan

sepanjang dua buah kerajaan besar.

Kerajaan Hindu-Buddha

Berawal dari abad ke-4 di Kerajaan Kutai tepatnya di Kalimantan Timur

merupakan Kerajaan Hindu pertama di Nusantara. kemudian perkembangan berlanjut

antara abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddhisme Sriwijaya berkembang pesat

di Sumatera. I Ching, penjelajah China, mengunjungi ibu kotanya di Palembang pada

sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh

Jawa Barat dan SemenanJunig Tanah Melayu. Abad ke-14 juga memperlihatkan

kebangkitan sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Antara tahun 1331

hingga tahun 1364, Gadjah Mada, patih Majapahit, berhasil menguasai wilayah yang

kini merupakan sebagian besarnya Indonesia bersama-sama hampir seluruh

Semenanjung Melayu. Warisan dari zaman Gadjah Mada termasuk pengekodan

undang-undang dan kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam roman kesateriaan

Ramayana.

Kerajaan Islam

Islam tiba di Indonesia pada sekitar abad ke-12 dan melalui bercampur bebas,

menggantikan agama Hindu sebagai agama yang terutama pada akhir abad ke-16 di

Jawa dan Sumatera; hanya Bali yang tetap mempertahankan majoriti penganut

Hindunya. Di kepulauan-kepulauan di timur, paderi-paderi Kristian dan ulama-ulama

Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17 dan pada saat ini, adanya

sebagian yang besar penganut kedua-dua agama ini di kepulauan-kepulauan tersebut.

Penyebaran Islam didorong oleh hubungan perdagangan di luar Nusantara; umumnya

para pedagang dan ahli kerajaanlah yang pertama menganut agama baru tersebut.

Kerajaan-kerajaan yang penting termasuk Mataram di Jawa Tengah, serta juga

Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku Timur.

Era penjajahan

Penjajahan Portugis

Penjajahan Syarikat Hindia Timur Belanda

Mulai tahun 1602, Belanda memanfaatkan diri dengan perpecahan antara

kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit, dan beransur-ansur

menjadi penguasa wilayah yang kini merupakan Indonesia. Satu-satunya yang tidak

terpengaruh adalah Timor Portugis yang tetap dikuasai oleh Portugal sehingga tahun

1975 ketika ia bergabung dengan Indonesia untuk dijadikan salah sebuah provinsi

dengan nama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun

kecuali dua waktu yang singkat, yakni ketika sebagian kecil dari Indonesia dikuasai

oleh Britain selepas Perang Jawa Britain-Belanda, serta semasa penjajahan Jepang

pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan

Hindia-Belanda menjadi salah satu kuasa penjajah yang terkaya di dunia. Bagi

sebagian orang, penjajahan Belanda selama 350 tahun adalah mitos belaka karena

wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian selepas Belanda mendekati daerah

jajahannya. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, Hindia-Belanda tidak dikuasai secara

langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh syarikat perdagangan yang bernama

Syarikat Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie

atau VOC ). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan kegiatan

penjajah di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602, dengan ibu

pejabatnya di Batavia yang kini dinamai Jakarta.

Tujuan utama Syarikat Hindia Timur Belanda adalah untuk mempertahankan

monopolinya terhadap perdagangan rempahnya di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui

penggunaan ancaman kekerasan terhadap para penduduk di kepulauan-kepulauan

penanaman rempah, dan terhadap orang-orang bukan Belanda yang mencoba

berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan

Banda terus menjual buah pala kepada pedagang Inggris, angkatan tentara Belanda

membunuh atau mengusir hampir seluruh penduduknya, dengan pembantu-pembantu

atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala kemudian dihantar untuk tinggal di

pulau-pulau tersebut sebagai ganti. Syarikat Hindia Timur Belanda menjadi terlibat

dalam politik dalaman Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa

peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

Penjajahan Belanda

Selepas Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB) menjadi muflis pada akhir

abad ke-18 dan selepas penguasaan United Kingdom yang singkat di bawah Thomas

Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih pemilikan SHTB pada tahun

1816. Belanda berjaya menumpaskan sebuah pemberontakan di Jawa dalam Perang

Diponegoro pada tahun 1825-1830. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang

dikenali sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mula diamalkan. Dalam sistem

ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan

pasaran dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dan sebagainya. Hasil-hasil tanaman itu

kemudian dieksport ke luar negara. Sistem ini memberikan kekayaan yang besar

kepada para pelaksananya-baik orang Belanda mahupun orang Indonesia. Sistem

tanam paksa ini yang merupakan monopoli pemerintah dihapuskan pada masa yang

lebih bebas selepas tahun 1870.

Pada tahun 1901, pihak Belanda mengamalkan apa yang dipanggil mereka

sebagai Politik Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek) yang termasuk

perbelanjaan yang lebih besar untuk mendidik orang-orang pribumi serta sedikit

perubahan politik. Di bawah Gabenor JenderalJ.B. van Heutsz, pemerintah Hindia-

Belanda memperpanjang waktu penjajahan mereka secara langsung di seluruh Hindia-

Belanda, dan dengan itu mendirikan asas untuk negara Indonesia pada saat ini.

Gerakan Nasionalisme

Pada tahun 1908, Budi Utomo, gerakan nasionalis yang pertama, ditubuhkan,

diikuti pada tahun 1912 oleh gerakan nasionalis besar-besaran yang pertama, Sarekat

Islam. Belanda membalas dengan langkah-langkah yang menindas selepas Perang

Dunia I. Para pemimpin nasionalis berasal dari sekumpulan kecil yang terdiri dari para

profesional muda dan pelajar, mereka itu dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang

dipenjarakan karena kegiatan politik mereka, termasuk juga Sukarno, presiden

Indonesia yang pertama.

Perang Dunia II

Pada awal Perang Dunia II dalam bulan Mei 1940, Belanda diduduki oleh Nazi

Jerman, dan Hindia-Belanda mengumumkan keadaan berjaga-jaga. Pada bulan Juli,

Hindia-Belanda mengalihkan eksport untuk Jepang ke Amerika Syarikat dan Britain.

Perundingan-perundingan dengan Jepang tentang pembekalan bahan api kapal

terbang gagal pada bulan Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara

pada bulan Desember tahun tersebut. Pada bulan yang sama, Sumatera menerima

bantuan Jepang untuk memulai pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda.

Angkatan tentara Belanda yang terakhir dikalahkan oleh Jepang pada bulan Maret

1942.

Pendudukan Jepang

Pada bulan Juli 1942, Sukarno menerima tawaran Jepang untuk membentuk

pemerintahan yang juga dapat memberikan jawapan kepada keperluan-keperluan

tentara Jepang. Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo diberipangkat

dan jabatan oleh maharaja Jepang pada tahun 1943. Tetapi pengalaman Indonesia

dari penguasaan Jepang amat berbeda-beda, bergantung kepada tempat duduk

seseorang serta status sosialnya. Bagi mereka yang tinggal di daerah yang dianggap

penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, penganiayaan seks kanakkanak,

penahanan sembarangan dan hukuman mati, serta kejahatan-kejahatan perang

yang lain. Orang Belanda dan orang campuran Indonesia-Belanda merupakan sasaran

yang utama untuk kezaliman pada zaman penguasaan Jepang di Indonesia.

Pada bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha

Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Dalam keputusan pertamanya pada bulan Mei,

Soepomo menyatukan negara dan membantah individualisme; sementara itu,

Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus menuntut

Sarawak, Sabah, Tanah Melayu, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda

sebelum perang. Pada 9 Agustus 1945, Sukarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat

terbang ke Vietnam untuk bertemu dengan Marsyal Terauchi. Akan tetapi mereka

diberitahu bahwa angkatan tentara Jepang sedang menuju ke arah kehancuran.

Walaupun demikian, Jepang berkeinginan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24

Agustus .

Era Kemerdekaan

Persiapan Kemerdekaan

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk

membuat keputusan seperti di atas, Sukarno membaca "Naskah Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia" pada hari berikutnya, yaitu 17 Agustus 1945. Berita

tentang pelaksanaan kemerdekaan disebarkan melalui radio dan risalah, sementara

angkatan tentara Indonesia, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), serta para pemuda

dan lain-lainnya berangkat untuk mempertahankan kediaman Sukarno.

Pada 29 Agustus 1945, kumpulan tersebut melantik Sukarno sebagai

Presiden Indonesia, dengan Mohammad Hatta sebagai wakilnya, melalui lembaga

yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional

Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara sehingga pilihanan umum dapat

dijalankan. Lembaga tersebut menjalankan pemerintahan baru pada 31 Agustus,

dengan Republik Indonesia terdiri dari 8 buah provinsi, iaitu:

1. Sumatera

2. Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei)

3. Pulau Jawa, iaitu Jawa Barat Jawa Tengah, dan Jawa Timur

4. Sulawesi

5. Maluku (termasuk Irian Barat/Papua)

6. Nusa Tenggara.

Perang Kemerdekaan INDONESIA: ERA 1945-1949

Teks Proklamasi

Antara tahun 1945 hingga tahun 1949, persatuan laut Australia yang

bersimpati dengan usaha kemerdekaan Indonesia melarang segala pelayaran Belanda

pada sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai sebarang dukungan logistik

mahupun bekalan yang diperlukan untuk memulihkan kekuasaan penjajahannya di

Indonesia.

Usaha-usaha Belanda untuk kembali berkuasa menghadapi pertentangan

yang hebat. Selepas kembali ke Jawa, angkatan tentara Belanda segera merebut

kembali ibu kota Batavia, dengan akibat bahwa para nasionalis menjadikan Yogyakarta

sebagai Ibu Negara mereka. Pada 27 Desember 1949, setelah empat tahun

peperangan dan perundingan, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan

kepada pemerintah Persekutuan Indonesia. Pada tahun 1950, Indonesia menjadi

anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Demokrasi Parlementer

Tidak lama setelah itu, Indonesia meluluskan undang-undang baru yang

mencipta sebuah sistem demokrasi parlementer yang dewan eksekutifnya dipilih oleh

parlemen atau MPR dan bertanggungjawab kepadanya. MPR pada mula-mula terdiri

dari partai-partai politik sebelum dan selepas pilihan raya umum yang pertama pada

tahun 1955 sehingga pemerintahan yang stabil tercapai. Peranan Islam di Indonesia

menjadi masalah yang rumit, dengan Sukarno cenderung memilih sebuah sistem

pemerintahan sekular yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok

Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang terdiri dari syariat

Islam.

Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau yang lain

yang dimulakan sejak tahun 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan

sebuah perlembagaan yang baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya

pada tahun 1959, ketika Presiden Sukarno pada dirinya sendiri mengembalikan

perlembagaan 1945 yang bersifat sementara dan yang memberikan kuasa presiden

yang besar kepadanya, beliau tidak menghadapi pertentangan.

Antara tahun 1959 hingga tahun 1965, Presiden Sukarno memerintah melalui

sebuah rejim yang autoritarian di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Beliau juga

mengejar hubungan luar negeri, suatu langkah yang disokong oleh para pemimpin

utama di negara-negara bekas jajahan yang juga menolak ikatan yang resmi dengan

Blok Barat maupun Blok Kesatuan Soviet. Para pemimpin tersebut mengadakan

Persidangan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 untuk mendirikan

asas yang kelak menjadi Negara-negara Non-Blok (NAM).

Pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an, Sukarno bergerak

lebih rapat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia

(PKI) di dalam negeri. Meskipun PKI merupakan partai komunis yang terbesar di dunia

di luar Kesatuan Soviet dan China, orang ramai tidak menunjukkan sokong`n kepada

ideologi komunis seperti di negara-negara lainnya.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Sukarno menentang pembentukan Persekutuan Malaysia karena menurut

beliau, ini merupakan sebuah "rancangan neo-kolonialisme" yang bertujuan untuk

melanjutkan keinginan perdagangan pihak Inggris di wilayah tersebut. Masalah ini

kemudian mengakibatkan pertempuran antara Indonesia dengan Malaysia dan United

Kingdom.

Irian Barat

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan

kekuasaannya terhadap bahagian barat pulau Nugini (Irian), dan mengizinkan langkahlangkah

yang menuju ke arah pemerintahan sendiri serta persiapan kemerdekaan

pada 1 Desember 1961. Perundingan-perundingan dengan Belanda terhadap

penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dengan pasukan-pasukan

laskar terjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum

kemudian terjadi pertempuran antara angkatan-angkatan tentara Indonesia dan

Belanda pada tahun 1961 sehingga tahun 1962. Pada tahun 1962, Amerika Syarikat

menekan Belanda agar setuju dengan perbincangan-perbincangan rahasia dengan

Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dengan

Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei 1963.

Gerakan 30 September

Sehingga tahun 1965, PKI telah menguasai banyak perserikatan besarbesaran

yang dibentuk oleh Sukarno untuk memperkuat dukungan terhadap rejimnya.

Dengan persetujuan dari Sukarno, pertubuhan-pertubuhan tersebut memulai untuk

membentuk "Angkatan Kelima", dengan mempersenjatai para pendukungnya. Pihak

tertinggi dalam angkatan tentara Indonesia menentang masalah ini. Pada 30

September 1965, enam orang jenderal kanan dan beberapa orang yang lain dibunuh

dalam sebuah percobaan perebutan kekuasaan yang disalahkan kepada para

pengawal istana yang taat setia kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan

Darat saat itu, Mejar Jenderal Suharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik

melawan PKI. Suharto kemudian mempergunakan keadaan ini untuk mengambil alih

kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang yang dituduh sebagai komunis kemudian

dibunuh. Jumlah korban pada tahun 1966 mencapai setidaknya 500.000 dengan

pengorbanan yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

Era Orde Baru

Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Suharto untuk waktu lima tahun

sebagai presiden Indonesia. Beliau kemudian dilantik kembali secara berturut-turut

pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Suharto memulai "Orde

Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatik mengubah dasar-dasar luar

negeri dan dalam negeri dari jalan yang diikuti oleh Sukarno pada akhir

kepresidenannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai

tujuan utamanya dan membubarkan struktur yang dikuasai oleh tentara atas nasihat

dari ahli-ahli ekonomi didikan Barat. Selama waktu pemerintahannya, dasar-dasar ini

dan eksploitasi sumber alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan

ekonomi yang pesat namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang

kelaparan amat dikurangkan pada dekade-dekade 1970-an dan 1980-an.

Bagaimanapun, beliau juga memperkaya diri, keluarga, dan rakan-rakan rapatnya

melalui amalan rasuah yang menular.

Irian Jaya

Setelah menolak pengawasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

pemerintah Indonesia menjalankan "Tindakan Pilihan Bebas " (Act of Free Choice ) di

Irian Jaya pada tahun 1969 yang memilih 1,025 orang ketua daerah Irian untuk dilatih

dalam bahasa Indonesia. Mereka akhirnya memilih untuk bergabung dengan

Indonesia. Sebuah ketetapan Perhimpunan Agung PBB kemudian mengesahkan

perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan

Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun

berikutnya selepas perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam suasana yang lebih

terbuka selepas tahun 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang

menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

Timor Timur

Sejak dari tahun 1596 sehingga tahun 1975, Timor Timur adalah sebuah

jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenali sebagai Timor Portugis dan dipisahkan

dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat Revolusi Anyelir di Portugal,

penjabat Portugal secara mendadak berundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam

pilihan raya tempatan pada tahun tersebut, Partai Fretilin, sebuah partai yang dipimpin

sebagiannya oleh orang-orang yang menyokong faham Marxisme, bersama-sama

UDT, menjadi partai-partai yang terbesar, selepas sebelumnya membentuk organisasi

untuk berkampanye agar memperoleh kemerdekaan dari Portugal.

Pada 7 Desember 1975, angkatan tentara Indonesia masuk ke Timor Timur.

Indonesia yang mempunyai dukungan senjata dan diplomatik, dibantu peralatan

persenjataan yang disediakan oleh Amerika Syarikat dan Australia, berharap bahwa

dengan memiliki Timor Timur, mereka akan memperoleh tambahan sumber minyak

dan gas asli serta lokasi yang strategis. Pada peringkat awal, Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200,000 orang penduduk Timor Timur

melalui pembunuhan langsung, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak

pelanggaran HAM yang terjadi semasa Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri

dari Indonesia dalam sebuah pungutan suara yang dijalankan oleh PBB. Sekitar 99%

penduduk yang berhak memilih turut serta; 75% memilih untuk merdeka. Setelah

keputusan pungutan suara diumumkan, angkatan tentara Indonesia dengan segeranya

melanjutkan pemusnahan di Timor Timur, umpamanya pemusnahan infrastruktur di

daerah tersebut. Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yang

menggabungkan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, dan Peralihan PBB

(UNTAET) mengambil alih tanggungjawab untuk memerintah Timor Timur sehingga

kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002.

Krisis ekonomi

Suharto mengumumkan peletakan jabatannya didampingi B.J. Habibie. Pada

pertengahan tahun 1997, Indonesia dilanda oleh krisis keuangan dan ekonomi Asia

(baca: Krisis Keuangan Asia), disertai kemarau yang terburuk dalam waktu 50 tahun

terakhir dan harga-harga minyak, gas asli dan komoditi-komoditi eksport yang lain

yang semakin jatuh. Nilai rupiah jatuh, inflasi meningkat, dan perpindahan modal

dipercepat. Unjuk rasa yang dipimpin oleh para mahasiswa mendesak peletakan

jabatan Suharto. Di tengah-tengah kekacauan yang meluas, Suharto meletakkan

jabatan sebagai presiden Indonesia pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR

melantiknya. Suharto kemudian memilih penggantinya, B. J. Habibie, untuk menjadi

presiden ketiga Indonesia.

Era Reformasi

Pemerintahan Habibie

Presiden Habibie dengan segera membentuk sebuah kabinet, dengan salah

satu tugas yang utamanya memperolehan dukungan dari luar negeri untuk rancangan

pemulihan ekonominya. Beliau juga membebaskan para tahanan politik dan

melonggarkan kawalan terhadap kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pemerintahan Wahid

Pemilihan umum untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999,

dengan Partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri, anak

perempuan Sukarno, muncul sebagai pemenang dalam pilihan raya parlemen dengan

mendapatkan 34%; Golkar (partai Suharto yang sebelumnya selalu merupakan

pemenang dalam pemilu) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan

Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus

Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden

dan Megawati sebagai wakil Presiden untuk waktu lima tahun. Wahid membentuk

kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan

melakukan rombakan kabinetnya pada Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokrasi dan

perkembangan ekonomi di bawah keadaan-keadaan yang berlawanan. Di samping

ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi

konflik antara kelompok-kelompok etnik dan antara agama-agama, khususnya di Aceh,

Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan oleh rakyat Timor Timur

yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang diakibatkan oleh para

orang militan Timor Timur pro-Indonesia menimbulkan masalah-masalah kemanusiaan

dan sosial yang besar. MPR yang semakin menentang kebijakan Presiden Wahid,

menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

Pemerintahan Megawati

Dalam MPR pertama pada bulan Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan

laporan pertanggungjawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan penunjuk perasaan

menyerbu MPR dan mendesaknya agar meletakkan jabatan atas alasan

keterlibatannya dalam skandal. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki

pemerintahannya, beliau mengumumkan keputusan yang memberikan kekuasaan

negara sehari-hari kepada Megawati, wakil presidennya. Megawati mengambil alih

jabatan presiden tidak lama kemudian.

Pemerintahan Yudhoyono

Pada tahun 2004, pemilu diadakan, dengan Susilo Bambang Yudhoyono

tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal jabatannya

menghadapi pengalaman yang pahit seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada

Desember 2004 yang membinasakan sebagian Aceh serta gempa bumi di Sumatera

pada bulan Maret 2005. Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil

dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan

untuk mengakhiri konflik yang berpanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.[]

Hand-Out 02

SEJARAH INDONESIA (1945-1949)

Indonesia: Era 1945-1949 dimulai dengan m`suknya Sekutu diboncengi oleh

Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri

dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi

kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa

sejarah lainnya.

1945: Kembalinya Belanda bersama Sekutu

Latar belakang

Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara

sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang

pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah

pendudukannya.

Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah

dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya

di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia

sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian

Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di

bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia

Barat Daya (South West Pacific Area Command/ SWPAC).

Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap

Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan

tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command)

bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina.

SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia

Tenggara bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus pengembalian

tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (Recovered Allied Prisoners of War

and Internees/ RAPWI).

Mendaratnya Belanda diwakili NICA

Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama

tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku

wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil

Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland

Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr.

Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato

siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi

kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno

yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu

menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di

antara anggotanya ialah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan

Ratu Belanda.

Pertempuran melawan Sekutu dan NICA

Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan

NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran

yang terjadi di antaranya adalah:

1. Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya.

2. Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya.

3. Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan Jawa

Timur

4. Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya.

Manifesto Wacana Kiri; Membentuk Solidaritas Organik

Agitasi dan Propaganda Wacana Kiri untuk Kader Inti Ideologis

28

Ibukota pindah ke Yogyakarta

Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin

memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta dengan

menggunakan kereta api, pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota.

Meninggalkan Sjahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta.

Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api, yang

disebut dengan singkatan KLB (Kereta Luar Biasa). Orang lantas berasumsi bahwa

rangkaian kereta api yang digunakan adalah rangkaian yang terdiri dari gerbonggerbong

luar biasa. Padahal yang luar biasa adalah jadwal perjalanannya, yang

diselenggarakan diluar jadwal yang ada, karena kereta dengan perjalanan luar biasa

ini, mengangkut Presiden beserta Wakil Presiden, dengan keluarga dan staf, gerbonggerbongnya

dipilihkan yang istimewa, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api

(DKA) untuk VVIP.

1946: Perubahan sistem pemerintahan

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah

satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi

parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu

sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai

kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis

dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan

dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia

(dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan

antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir

dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang

selama pemerintahan Jepang.

Diplomasi Syahrir

Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan

Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan

(Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen), J.H.A. Logemann, yang

berkantor di Den Haag: "Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno

yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan". Logemann sendiri berbicara pada

siaran radio BBC tanggal 28 November 1945, "Mereka bukan kolaborator seperti

Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr

Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir". Tanggal 6 Maret 1946 kepada van

Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata.

Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem

pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum

perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir

Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember

1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda

atas Republik Indonesia.

Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan

memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil

Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia,

yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan

sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang

dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang

dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas.

Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil

kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan

bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemakmuran akan menjadi

rekan (partner) dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan

keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB.

Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia

yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia

menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik

sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat

dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu

Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu: "mau mengakui Republik

sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi

10 Februari". Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan de facto

Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan

pasukan Sekutu. Karena Sjahrir tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu

bubar dan ia bersama teman-temannya kembali pulang.

Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan surat rahasia kepada van Mook,

menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai

kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar

tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh

diberikan kepada Indonesia; ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang

kemungkinan Indonenesia menyetujui federasi Indonesia - bekas Hindia Belanda

dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik

sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini

dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik

mengetahui hal ini.

Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada

van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada

tanggal 24 Juni 1946, van Mook mengirim kawat ke Den Haag: "menurut sumbersumber

yang dapat dipercaya, usul balasan (yakni surat Sjahrir) tidak disetujui oleh

Soekarno dan ketika dia bertemu dengannya, dia marah. Tidak jelas, apa arah yang

akan diambil oleh amarah itu". Pada waktu yang sama, surat kabar Indonesia

menuntut dijelaskan desas-desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan de

facto Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra.

Penculikan terhadap PM Sjahrir

Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad

SAW, Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di

alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk

pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Sjahrir,

akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap

surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Sjahrir.

Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir,

yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". Sjahrir

diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa.

Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang

pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandan Batalyon

setempat.

Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta.

Ia mengumumkan, "Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan

keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik

Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946,

untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah". Selama sebulan

lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3

Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan; namun baru tanggal 14 Agustus 1946,

Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet.

Kembali menjadi PM

Tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri, Sjahrir

kemudian berkomentar, "Kedudukan saya di kabinet ketiga diperlemah dibandingkan

dengan kabinet kedua dan pertama. Dalam kabinet ketiga saya harus berkompromi

dengan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi... Saya harus memasukkan orang

seperti Gani dan Maramis lewat Soekarno; saya harus menanyakan pendapatnya

dengan siapa saya membentuk kabinet."

Konferensi Malino - Terbentuknya "negara" baru

Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia,

keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur

Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino,

Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia

masuk federasi dengan 4 bagian; Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.

1946-1947: Peristiwa Westerling

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan

rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale

Troepen pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947

selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan).

Perjanjian Linggarjati

Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah

halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu

Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara

dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang

netral seorang komisi khusus Inggris, Loard Killean. Bertempat di bukit Linggarjati

dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri,

dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya

sebagai berikut :

 Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah

kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus

meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949,

 Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara

Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu

bagiannya adalah Republik Indonesia

 Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia -

Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah

Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara

demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya

menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan

Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri,

pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat

akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul

dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.

Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke

pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di

Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya

Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya

persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang

bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.

Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil perundingan Linggarjati

Parade Tentara Republik Indonesia (TRI) di Purwakarta, Jawa Barat, pada

tanggal 17 Januari 1947. Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S M

Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite

Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional

Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati

yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946

akan disetujui atau tidak Kepergian S M Kartosoewirjo ini dikawal oleh para pejuang

Hizbullah dari Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu

yang bertarung pendapat sangat sengit, yakni antara sayap sosialis (diwakili melalui

partai Pesindo), dengan pihak Nasionalis-Islam (diwakili lewat partai Masyumi dan

PNI). Pihak sosialis ingin agar KNPI menyetujui naskah Linggarjati tersebut, sedang

pihak Masyumi dan PNI cenderung ingin menolaknya Ketika anggota KNIP yang anti

Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta

kepada S M Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki

satuan-satuan Pesindo.

DR H J Van Mook kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang

kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah

RI yang tinggal 3 pulau ini Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25

Maret 1947, ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan presiden

Sukowati, lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 - 24 Desember 1946.

Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani

di Batavia Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang

Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan

kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia 29 Dengan seringnya pecah kekacauan,

maka pada prakteknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.

Proklamasi Negara Pasundan

Usaha Belanda tidak berakhir sampai di NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda

berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa,

memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Secara militer negara

baru ini sangat lemah, ia benar benar sangat tergantung pada Belanda, tebukti ia baru

eksis ketika Belanda melakukan Agresi dan kekuatan RI hengkang dari Jawa Barat.

Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara

Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang

Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota

yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk

menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun

menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan

bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu

tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul

oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu

untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari

Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet).

Agresi Militer I

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus

dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;

2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;

3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah

yang diduduki Belanda;

4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah

daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama);

5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan

Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini

mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.

Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus

"mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947

tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi

polisionil' mereka yang pertama.

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah

menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak

dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan

dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan

yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda

menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunanperkebunan

di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar

Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak

mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada

bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana

Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam

menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak

mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka

hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini

menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali. Beberapa orang Belanda,

termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu

pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang

menjadi sekutunya tidak menyukai 'aksi polisional' tersebut serta menggiring Belanda

untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.

Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir

adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu

untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo

untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua.

Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir

Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena "ia belum terlibat dalam PSII dan masih

merasa terikat kepada Masyumi".

S.M. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena

loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk

menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang

tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan

pemerintah RI dengan Belanda. Di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah

politik Amir Syarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir

Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi Perdana

Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat bahwa Amir Syarifudin

ingin membawa politik Indonesia ke arah Komunis.

1948: Perjanjian Renville

Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas

desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1

Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang

terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi

perselisihan itu .

Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang

Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima

oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang

mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi

atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan

untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung

dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan

Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah

Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih

terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa

Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap

daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan

wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda

menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak

"menimbulkan rasa benci Amerika".

Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan

sesudah perundingan Linggarjati. Seperti melalui persetujuan Linggarjati, melalui

perundingan Renville, Soekarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia

dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut. Ini

kembali merupakan inti keuntungan Seperti sesudah persetujuan Linggarjati, pribadi

lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi dengan persetujuan -dulu Perdana

Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir- yang dianggap langsung bertanggung

jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah.

Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Hatta sebagai Perdana Menteri

Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville

menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam

kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika

Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan

jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan

pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang

beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika

Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu

'kabinet presidentil' darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya

dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam

kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan

tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari sayap kiri kini menjadi

pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para

pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir

dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan

Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.

Memang runtuhnya Amir datang bahkan lebih cepat ketimbang Sjahrir, enam

bulan lebih dulu Amir segera dituduh -kembali khususnya oleh Masyumi dan kemudian

Partai Nasional Indonesia- terlalu banyak memenuhi keinginan pihak asing. Hanya

empat hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari 1948,

Amir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan

susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri

sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden.

Tampaknya kini lebih sedikit jalan keluar bagi Amir dibanding dengan Sjahrir

sesudah Perundingan Linggarjati; dan lebih banyak penghinaan. Beberapa hari

sesudah Amir berhenti, di awal Februari 1948, Hatta membawa Amir dan beberapa

pejabat Republik lainnya mengelilingi Provinsi. Amir diharapkan menjelaskan

Perjanjian Renville. Pada rapat raksasa di Bukittinggi, Sumatra Barat, di kota kelahiran

Hatta -dan rupanya diatur sebagai tempat berhenti terpenting selama perjalanan- Hatta

berbicara tentang kegigihan Republik, dan pidatonya disambut dengan hangat sekali.

Kemudian Amir naik mimbar, dan seperti diuraikan Hatta kemudian: "Dia

tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa ayang harus dikatakannya.

Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenanginya, khususnya dalam

hubungan persetujuan dengan Belanda. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak

ada yang bertepuk tangan"

Menurut peserta lain: "Wajah Amir kelihatannya seperti orang yang sudah

tidak berarti". Sjahrir juga diundang ke rapat Bukittinggi ini; dia datang dari Singapura

dan berpidato. Menurut Leon Salim -kader lama Sjahrir- "Sjahrir juga kelihatan capai

dan jarang tersenyum". Menurut kata-kata saksi lain, "Seolah-olah ada yang membeku

dalam wajah Sjahrir" dan ketika gilirannya berbicara "Dia hanya mengangkat

tangannya dengan memberi salam Merdeka dan mundur". Hatta kemudian juga

menulis dengan singkat tentang pidato Sjahrir: "Pidatonya pendek". Dipermalukan

seperti ini, secara psikologis amat mungkin menjadi bara dendam yang menyulut Amir

untuk memberontak di kemudian hari.

Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan di Linggarjati. Kedua

belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh

Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948,

Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan

itu, melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang berulangulang.

1948-1949: Agresi Militer II

Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan

terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno,

Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini

menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang

dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Perjanjian Roem Royen

Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan

kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan

menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda

bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik

Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen.

Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta

Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta dipimpin oleh

Letnan Kolonel Soeharto dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan

Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional

Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan.

Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah

Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23

Agustus hingga 2 November 1949. Yang menghasilkan kesepakatan:

 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.

 Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

Penyerahan kedaulatan oleh Belanda

Bung Hatta di Amsterdam, Belanda menandatangani perjanjian penyerahan

kedaulatan. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949,

selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

Pengakuan ini dilakukan ketika soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan)

ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada

kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja

mengakui tindakan politionele acties (Aksi Polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal.[]

Hand-Out 03

SEJARAH REVOLUSI INDONESIA

Pecahnya Revolusi

Desas-desus bahwa Jepang harus, atau akan mengadakan kapitulasi dengan

Sekutu memicu aksi beberapa organisasi bawah tanah yang telah bersepakat untuk

bangkit melawan Jepang bila Sekutu, mendarat. Bahkan pada tanggal 10 Agustus

1945, setelah mendengar siaran radio yang kebetulan tidak disegel oleh pemerintah

militer Jepang bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah, Sjahrir mendesak

Hatta agar dia bersama Soekarno, segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia,

dan meyakinkannya, bahwa dia akan didukung para pejuang bawah tanah dan banyak

unit Peta. Sepulangnya Soekarno dan Hatta dari Dalat pada tanggal, 14 Agustus,

Sjahrir memberitahukan mereka bahwa Jepang sudah minta diadakan gencatan

senjata dan sekali lagi berusaha mendesak mereka memproklamirkan kemerdekaan.

Soekarno dan Hatta yang belum begitu yakin bahwa Jepang telah menyerah, merasa

bahwa kelompok-kelompok bawah tanah belum lagi mampu menghimpun kekuatan

untuk mengalahkan Jepang, dan khawatir bila hal ini mengakibatkan pertumpahan

darah yang sia-sia.

Namun demikian, Sjahrir yang percaya bahwa Soekarno bersedia segera

memproklamirkan kemerdekaan dengan deklarasi kemerdekaan berisi kata-kata

sangat anti-Jepang yang telah disiarkan Sjahrir dan kawan-kawannya, segera

mengorganisir kelompok-kelompok bawah tanah dan pelajar Jakarta untuk

mengadakan demonstrasi umum dan kerusuhan-kerusuhan militer. Tembusan dan

deklarasi kemerdekaan mereka yang anti-Jepang itu sudah dikirim ke semua pelosok

pulau Jawa untuk segera diterbit begitu Soekarno memproklamirkan kemerdekaan

yang diharap bakal terlaksana pada tanggal 15. Setelah persiapan-persiapan mulai

dilakukan, menjadi jelas bahwa Soekarno dan Hatta tidak bersedia memproklamirkan

kemerdekaan pada tanggal 15. Sjahrir tidak dapat menghubungi semua pemimpin

organisasinya pada waktu yang tepat untuk memberitahukan pembatalan ini.

Revolusipun meletus secara terpisah di Cirebon pada tanggal 15 di bawah Dr.

Sudarsono, tetapi berhasil dipadamkan oleh Jepang.

Soekarno dan Hatta masih berharap untuk menghindari pertumpahan darah,

sedangkan kelompok-kelompok bawah tanah mengikuti tuntutan Sjahrir untuk segera

memproklamirkan kemerdekaan berdasarkan syarat-syarat yang begitu anti-Jepang

sehingga menuntut seluruh rakyat Indonesia harus berbaris di belakangnya untuk

secara mendadak bersama-sama menggulingkan Jepang. Sementara itu, gerakan

bawah tanah pimpinan Soekarni yang didukung oleh sejumlah kelompok Persatuan

Mahasiswa telah kehilangan kesabaran, dan pada tanggal 16, jam 4.00 pagi, mereka

menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke garnisun Peta di rengasdengklok. Di

sana mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta, bahwa Jepang sudah benar-benar

menyerah. Kemudian mereka berusaha mendesak keduanya untuk segera

memproklamirkan kemerdekaan. Soekarni berkeras bahwa ada 15.000 pemuda

bersenjata di sekitar pinggiran kota Jakarta yang siap masuk kota begitu proklamasi

diucapkan. Soekarno dan Hatta yakin bahwa kekuatan bersenjata yang dikatakan

Soekarni itu jumlahnya dibesar-besarkan, dan bahwa Jepang dengan mudah dapat

menumpas usaha semacam itu. Jelas mereka merasa bahwa ada kemungkinan

Jepang mau memahaminya dan karenanya tidakakan menentangnya dengan kekuatan

militer. Demi menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, setidak-tidaknya

mereka ingin memastikan dulu sikap para pejabat militer Jepang sebelum

menggerakkan pemberontakan rakyat. Lebih-lebih lagi, keduanya merasa bahwa

setiap deklarasi harus benar-benar meliputi seluruh penduduk Indonesia, karena itu,

harus dilaksanakan lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan yang mewakili seluruh

rakyat Indonesia. Menurut mereka, dengan cara itu seluruh rakyat Indonesia akan

bangkit bersama-sama menegaskan kemerderdekaan, dan akan lebih banyak

kesempatan menggerakkan penduduk cara berhasil melawan Jepang. Suatu rapat

panitia tersebut direnungkan akan diadakan pada tanggal 17, jam 10.00 pagi, dan

kemudian mereka mengusulkan untuk memproklamirkan kemerdekaan; Sementara itu,

Jepang sudah mengetahui perihal penculikan itu, dan Subardjo yang punya hubungan

dekat dengan kelompok Soekarni pergi ke Rengasdengklok, jelas sepengetahuan

Mayeda, atau setidaknya juga para pejabat militer Jepang, untuk membujuk Soekarni

dan para pemimpin mahasiswa itu kembali dengan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Ini

meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang mengetahui rencana besar tentang

proklamasi kemerdekaan itu, dan mereka menjadi lebih percaya bahwa kekuatan

bersenjata Indonesia di pinggiran ibu kota itu tidak memadai dan sejak itu mereka tidak

terpikir lagi untuk mengadakan serangan mendadak.

Begitu kembali ke Jakarta pada tanggal 16 tengah malam Hatta segera

mengadakan hubungan dengan tangan-kanan Panglima Angkatan perang Jepang di

Jawa. Pejabat ini memberitahukannya bahwa menurut syarat-syarat penyerahan

Jepang, Jepang hanya "menjadi agen sekutu", dan bahwa mereka sama sekali tidak

mungkin menyetujui suatu deklarasi kemerdekaan oleh orang Indonesia. Jadi jelaslah

bagi Hatta dan Soekarno, bahwa pertumpahan darah tidak mungkin dan cara yang

disarankan oleh Sjahrir, Sukarni, Wikana dan pemimpin gerakan bawah tanah lainnya

adalah satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian Sjahrir menemui

Soekarno dan memperoleh janji dari Soekarno untuk memproklamasikan

kemerdekaan; akan tetapi ia tidak dapat memperoleh jaminan dari Soekarno bahwa

proklamasi itu akan dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat anti-Jepang seperti

yang disarankan Sjahrir dan kelompoknya.

Orang Jepang sekarang sudah waspada, dan gerakan-gerakan semua

pemimpin Indonesia diawasi dengan ketat. Suatu tema rapat yang bebas dari matamata

Kempetai sangat penting. Sekitar tengah malam, Hatta menghubungi Marsekal

Muda Mayeda yang mau menyediakan rumahnya untuk dipakai sebagai tempat rapat

kaum nasionalis. Mayeda meninggalkan rumahnya dan pada tanggal 17, jam 2.00

pagi, Soekarno dan Hatta mengadakan pertemu dengan Panitia Persiapan dan

Subardjo, Wikana serata Sukami untuk merencanakan suatu proklamasi kemerdekaan.

Setelah berdebat lama, teks proklamsi ditentukan, dan pada tanggal 17 Agustus 1945

pagi, Soekarno membacakan proklamasi itu di hadapan sekelompok kecil di depan

rumah pribadinya. Segera setelah bersama pesan pribadi Hatta kepada sahabatsahabat

nasionalis proklamasi itu disiarkan di seluruh radio Domei Indonesia jaringan

telegraf oleh para pegawai Indonesia di balik pintu terkunci kantomya di Jakarta

(Batavia).

Revolusi Indonesia sudah dilancarkan, dan mendapat reaksi hebat di seluruh

pelosok Nusantara, meskipun tidak segera diketahui di Jakarta. Jepang cepat

mengadakan reaksi. Atas perintah panglima militer Jepang di Jawa, Mayeda beserta

seluruh stafnya ditangkap, dan pengumuman kemerdekaan yang dikirimkan lewat pos

ke seluruh pelosok kota dirobek oleh Kempetai. Pada hari berikutnya, Jepang

mengumumkan pembubaran Peta, Hei Ho dan semua organisasi Indonesia bersenjata.

Namun demikian, jelas bahwa para pejabat Jepang semula ragu-ragu tentang

tindakan apa yang harus mereka ambil terhadap soekarno dan Hatta. Pada tanggal 19,

didorong oleh kelompok-kelompok bawah tanah, kedua pemimpin ini mengadakan

rapat raksasa yang dihadiri oleh orang-orang Indonesia yang antusias di lapangan

pusat Jakarta yang luas. Rapat ini berusaha dicegah oleh tank-tank dan mobil-mobil

bersenjata Jepang, dan keinginan mereka yang pertama adalah menangkap Soekarno

dan Hatta. Namun demikian, makin besarnya entusias kerumunan rakyat yang besar

semakin banyak itu menyebabkan mereka berubah pikiran. Soekarno berpidato di

depan massa secara singkat dengan kata-kata yang moderat, tetapi tetap pada

tuntutan akan kemerdekaan. Soekarno kemudian menghimbau puluhan ribu orang

Indonesia yang mendengarkan pidatonya itu untuk meninggalkan lapangan secara

diam-diam dan pulang dengan damai ke rumah masing-masin. Mereka menurut. Tidak

ada yang dapat dilakukan Jepang, kecuali terkesan pada demonstrasi kekuatan yang

terkendali ini.

Dimana jumlah mereka tidak terlalu sedikit, unit-unit Peta di seluruh wilayah

luas di Jawa menolak perintah Jepang untuk meniggalkan senjatanya. Mereka

mempertahankan senjatanya bertempur dengan Jepang, dan di beberapa tempat,

mereka sendiri melucuti unit-unit tentara Jepang. Garnisun Jepang memang dapat

pertahankan kekuasaan militernya di kota-kota yang lebih besar, akan tetapi di daerahdaerah

yang mulai dikuasai kelompok-kelompok kelompok bersenjata Indonesia, Peta,

atau unit-unit organisasi pemuda yang sudah memperoleh senjata dari formasi kecil

Jepang, baik secara paksa atau dalam banyak hal karena komandannya merasa

gentar dan menyerah, bahkan kadang-kadang menyerah begitu saja. Bendera

kebangsaan Indonesia dilarang oleh Jepang. Akan tetapi Soekarno yang menganggap

bendera itu simbol revolusioner, memerintahkan untuk dikibarkan di semua gedung

umum. Para pemuda Indonesia mulai mempertaruhkan nyawanya untuk mengibarkan

bendera tersebut. Ini jelas memancing pertempuran dengan Jepang yang segera

berusaha menurunkannya. Dalam waktu enam minggu, bendera yang merupakan bukti

nyata simbol kemerdekaan itu, sudah berkibar di setiap gedung umum di Jawa. Para,

mahasiswa yang menjadi ujung tombak revolusi itu, memimpin para pemuda yang

ditarik dari organisasi-organisasi pemuda yang disponsori Jepang, dan bersama

mereka merebut senjata dari orang-orang Jepang, menyeret para perwira Jepang

keluar mobil mereka mengusir para fungsionaris Jepang dari gedung-gedung

pemerintahan dan secara umum menjadi kekuatan pendorong utama belakang

Republik baru yang dipimpin Soekarno itu.

Komandan militer Jepang menjadi bingung. Perintah-perintah yang diterima

dari Allied Southeast Asia Command jelas menyuruhnya mempertahankan status quo

politiknya hingga pasuka Sekutu mengambil alih. Namun mereka percaya, dan

Soekarno berjuang mati-matian untuk menambah keyakinannya, bahwa setiap usaha

menekan Republik yang baru saja diproklamirkan itu di pergerakan kebangsaan yang

mendukungnya, akan berakibat suatu pertempuran berdarah yang hebat. Orang

Jepang mungkin saja memenangkan pertempuran semacam itu, tetapi harus dibayar

dengan korban yang besar. Hingga kedatangan pasukan Sekutu pada akhir bulan

September, kebijakan Jepang tidak pasti, maju-mundur, dan penuh kompromi, serta

berusaha menghindari konfrontasi dengan revolusi Indonesia. Mereka pada umumnya

takut terang-terangan menentang pembetukan suatu pemerintah Indonesia, tetapi

dengan lebih bersemangat berusaha menghentikan pertumbuhan kekuat militer

Indonesia.

Pembentukan suatu pemerintah untuk Republik yang baru saja diproklamirkan

itu berlangsung dengan cepat. Pada rapat yang pertama tanggal 18 Agustus 1945,

Panitia Persiapan Kemedekaan menambah enam anggotanya, Subardjo, Kasman

Singodimejo (komandan garnisun Peta di Jakarta), Sukami, Wikana dan Chaerul

Saleh. Panitia yang makin besar, itu memilih Soekarno dan Hatta masing-masing

sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Panitia ini menunjuk suatu

komisi yang terdiri dari tujuh orang-Soekarno, Hatta, Profesor Soepomo, Subardjo,

Otto Iskandar Dinata, Mr. Mohammad Yamin, dan Mr. Wongsonegoro—untuk

mengadakan perubahan-perubahan terakhir dan diperlukan dalam Undang-undang

Dasar Negara, yang sebagian besar sudah disusun selama bulan terakhir sebelum

kapitulasi Jepang. Dalam waktu satu minggu, konsep terakhir Undang-undang Dasar

Indonesia sudah diselesaikan, dan meskipun sepenuhnya dianggap sementara, segera

disebarluaskan. Dengan diberikannya ruang yang luas bagi perubahan sosial ekonomi,

maupun politik, undang-undang dasar itu segera menjadi suatu simbol kekuasaan

besar yang revolusioner, suatu pertanda hari cerah setelah digulingkannya kekuasaan

asing.

Suatu simbol revolusioner yang lebih meluas, simbol revolusioner yang

mengandung persamaan dan persaudaraan, adalah rasa panggilan yang

diperkenalkan oleh Soekarno yang segera menjadi populer di seluruh Republik

Indonesia. Kata Bung paling tepat diterjemahkan sebagai "Saudara", dan dalam arti

kasar bisa dibandingkan dengan kata "citizen (rakyat)" dalam Revolusi Perancis kalau

"kamrad" di Rusia. Kata ini diambil dari bahasa Indonesia dialek jakarta, abang, atau

kakak laki-Iaki (kata ini juga umum dipakai di Jawa Timur). Namun demikian, sebutan

ini tidak membedakan Antara kakak laki-laki atau adik laki-laki. Gagasan yang

dikandungnya mungkin paling dapat dianggap sebagai suatu sintesa dari "saudara

revolusioner", "saudara nasionalis Indonesia", dan "saudara Republiken". Tua dan

muda, kaya dan miskin. Presiden dan petani boleh dan biasanya saling memanggil

dengan sebutan ini. Seorang pengunjung restoran memanggil pelayan dengan kata

"bung", orang menteri kabinet atau petani Indonesia yang paling miskin menyebut

Presiden Soekarno sebagai "bung Karno".

Kepala-kepala departemen di bawah pemerintah Jepang segera mengakui

pemerintah yang baru. Bersama dengan beberapa orang pilihan baru—Soekarno dan

Hatta serta orang-orang yang telah bekerja dengan Jepang (seperti Subarjo), begitu

pula yang tidak bekerja dengan jepang (seperti Amir Sjarifuddin dan Ir. Suraehman—

mereka menyusun kabinet pertama Republik baru itu. Suatu kabinet di bawah Undangundang

Dasar bertanggung jawab kepada Soekarno, Presiden. Berikut ini adalah

keanggotaan kabinet pertama Republik Indonesia (31 Agustus, 1945 -14 November,

1945) :

1. Menteri Luar Negeri - Mr. Achmad Subardjo

2. Menteri Dalam Negeri - E.A.A. Wiranata Koesoema

3. Menteri Kehakiman - Profesor Soepomo

4. Menteri Bidang Ekonomi - Ir. Suraehman

5. Menteri Keuangan - Dr. Samsi

6. Menteri Pendidikan - Ki Hajar Dewantoro

7. Menteri Sosial - Mr. Iwa Kusuma Sumantri

8. Menteri Penerangan - Mr. Amir Sjarifuddin

9. Menteri Kesehatan - Dr. Buntaran Martoatmojo

10. Menteri Perhubungan - Abikusno Tjokrosujoso

11. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Dr. Amir

12. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Wachid Hasjim

13. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Mr. Sartono

14. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Mr. Sartono

15. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Mr. A.A. Maramis

16. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Otto Iskandar Dinata

17. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Soekardjo Wirjopranoto.

Setelah tanggal 1 Sepetember 1945, kepala-kepala departemen yang dulu

bekerja di bawah pemerintahan Jepang, dan orang-orang baru yang dipilih oleh

Soekarno dan Hatta sebagai kepala departemen, diberi mandat sebagai menteri

Republik. Soekarno membuat dekrit bahwa semua pegawai negeri Indonesia harus

tidak mengacuhkan perintah-perintah dari Jepang, dan hanya patuh ke perintah

pemerintah Republik saja. Departemen-departemen dikepalai oleh para menterinya

segera menerima dukungan hampir semua personil pemerintah Indonesia. Tanpa

personlia pemerintah Jepang tidak dapat berfungsi. Waktu itu pengaruh militer di

pusat-pusat pedesaan yang besar memang dapat dipertahankan oleh Jepang, tetapi

mereka tidak berdaya mencegah masuknya fungsionaris-fungsionaris yang mau

bekerja untuk Republik.

Pada tanggal 29 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan dibubarkan oleh

Soekarno dan diganti dengan Komite Nasional Indonesia Pusat yang kemudian dikenal

sebagai KNIP. Komite ini hanya bertugas sebagai suatu badan penasehat Presiden

dan kabinetnya. Tidak mempunyai fungsi dalam perundang-undangan. Dengan

bantuan Hatta, Soekarno menunjuk 135 orang (termasuk bekas anggota PPKI) yang

dianggap sebagai nasionalis terkemuka dan pemimpin paling penting kelompok utama

etnis, agama, sosial dan ekonomi di Indonesia sebagai anggota badan baru itu.

Keduanya tidak hanya memilih tokoh-tokoh politik yang dapat diandalkan, tetapi juga

pria dan wanita yang hampir semuanya menjadi pemimpin terkemuka masyarakat

Indonesia yang disukai dan didukung banyak orang. Dengan suatu dekrit yang

dikeluarkan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus, Indonesia sudah dibagi menjadi

delapan provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan,

Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Soekarno memilih seorang Gubernur untuk

masing-masing provinsi dari kalangan penduduk setempat, dan KNIP memberi mandat

kepada salah seorang anggota dari masing-masing daerah untuk membentuk KNI

(Komite Nasional Indonesia) di setiap provinsi guna membantu para gubernur dalam

menjalankan pemerintahan. Dengan cepat terbentuklah KNI setempat secara spontan

di tingkat distrik maupun kotapraja. Selama suatu periode yang lama, komite-komite

setempat yang revolusioner berfungsi sebagai kekuatan pemerintah yang sebenarnya

di daerah masing-masing. Semula daerah-daerah itu diatur menurut kehendak

pemimpin setempat yang diakui, tetapi kemudian sejak akhir bulan November, diatur

menurut suatu pola peraturan yang seragam. Di Jawa dan Madura, dengan suatu akta

Pemerintah tanggal 23 November 1945, dibentuklah badan penasehat semacam itu di

semua karesidenan, distrik, kota-praja, dan wilayah-wilayah seperti yang ditunjuk oleh

Menteri Dalam Negeri. (Pada tanggal 30 Oktober, Sultan Yogya mendekritkan

pembentukan badan penasehat yang serupa di wilayahnya sendiri). Menjelang tahun

1946, di mana keadaan dianggap memungkinkan, KNI dibentuk berdasarkan pemilihan

setempat.

Pada tanggal 29 Agustus, pemerintah yang baru itu mulai mengorganisir

suatu angkatan perang. Berdasarkan unit-unit Peta yang dipersenjatai, dan dari

jenjang beberapa organisasi pemuda, dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat)

yang bermarkas besar di Jakarta. Unsur pokok tentara yang bebas terorganisir ini

terdiri dari unit-unit yang sangat otonom dan pada dasarnya bebas bergabung karena

punya suatu basis wilayah dan di masing-masing daerah tergantung pada berbagai

derajat pengawasan KNI yang bertugas mengurus pemeliharaan dan pengadaannya.

Mulai tanggal 5 Oktober 1945, nama angkatan perang nasional diubah dari BKR

menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat?) Selama beberapa bulan berikutnya,

unit-unit unsur pokoknya, diatur dari pusat dengan derajat pengawasan yang lebih

besar tetapi sering tidak efektif. Unit-unit BKR segera terlibat dalam perjuangan

revolusioner. Mereka membantu merebut gedung-gedung pemerintah dari orang.

Jepang dan menangkap mereka yang menolak untuk meninggalkan gedung-gedung

tersebut.

Pertempuran yang tak menentu antara orang Jepang dan Indonesia terjadi

makin sering dan makin luas sepanjang bulan September. Usaha-usaha orang

Indonesia untuk menguasai senjata, Jepang dan memadamkan perlawanan Jepang

terhadap penguasa sipil Indonesia menimbulkan makin banyak lagi pertempuran

Pasukan Inggris yang pertama mendarat di Jakarta pada tanggal 2 September 1945,

tepat ketika usaha orang Indonesia merebut kekuasaan militer dan sipil dari Jepang

sedang memuncak. Selama di minggu pertama bulan Oktober, terjadi pertempuran

hebat antar, pasukan Indonesia dan pasukan Jepang untuk menguasai kota-toko

Bandung, Carut, Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya Pasukan Indonesia

dapat menguasai sementara kota Bandun Carut, dan Surabaya, serta berhasil

sepenuhnya menguasai kota Yoyakarta hingga tanggal 19 Desember 1948. Pasukan

Inggris memasuki kota Semarang pada tanggal 19 Oktober setelah pasukan Indonesia

mengorbankan sekitar 2.000 orang untuk menumpas habis garnisun Jepang.

Tugas pasukan Ingrris yang baru datang itu sangat berat. Instruksi-instruksi

kepala Staf Sekutu yang dijabarkan oleh Lord Mountbatten, panglima Sekutu untuk

Asia Tenggara, menyuruhnya menerima penyerahan kekuatan bersenjata Jepang,

membebaskan. tawanan perang Sekutu dan tahanan sipil, serta melucuti. dan

mengumpulkan orang ]epang sehingga siap untuk dikirim kembali ke ]epang. Di

samping itu, mereka harus membentuk dan menjalankan keamanan dan ketertiban di

Indonesia, sampai pemerintah Hindia Belanda sudah dapat berfungsi sendiri. Tentu

saja instruksi terakhir ini disebabkan karena sekutu kurang mengerti kejadian-kejadian

di Indonesia. Para perwira Inggris di Jawa dan Sumatra, dan perwira Australia di

bagian-bagian Sulawesi dan Sunda Kelapa, terikat pada instruksi-instruksi yang

berdasarkan syarat-syarat yang tidak lagi absah terhadap kondisi-kondisi di Hindia

Belanda. Pasukan Inggris dan Australia yang mendarat di Indonesia pada bulan

Oktober, 1945, menghadapi suatu situasi dalam keadaan tidak siap sama sekali. Di

kebanyakan daerah, di Jawa dan Sumatra khususnya, pemerintah sipil sudah berjalan

dengan derajat efisiensi yang tidak mengherankan pasukan Sekutu.

Soekarno dan Hatta mengeluarkan suatu perintah umum untuk tidak

berurusan dengan pasukan Inggris, dan kelompok-kelompok mahasiswa pergi ke

lapangan untuk menjelaskan keadaan itu kepada unit-unit Jibaku, dan mengawasi

kalau-kalau mereka melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggungjawab.

Bagaimanapun juga, tidak hanya Jibaku, tetapi semua orang Indonesia menjadi curiga

terhadap tujuan-tujuan Inggris. Tanggal 29 September, Laksamana Patterson,

komandan garis belakang Skuadron Tempur Kelima Inggris, mengumumkan bahwa

pasukan-pasukan Sekutu datang untuk melindungi rakyat dan untuk "memulihkan

keamanan dan ketertiban hingga pemerintah Hindia Belanda yang berwenang

berfungsi kembali". Katanya, hukum Belanda harus diterapkan dan ditingkatkan oleh

para pejabat pemerintah Belanda di Jawa yang hanya akan tunduk kepada perintah

yang diberikan oleh Laksamana Mountbatten. Pada hari yang sama, Letnan Jendral Sir

Philip Christison, panglima Sekutu untuk Hindia Belanda, mengumumkan bahwa

pasukan-pasukan Jepang di Jawa sementara harus dipakai untuk memulihkan

keamanan dan ketertiban. Pengumuman ini segera diikuti oleh pendaratan kontinenkontinen

kecil pasukan Belanda di bawah perlindungan Inggris. Soekarno dan para

pemimpin Republik lainnya berkali-kali memperingatkan Inggris untuk menghentikan

pendaratan-pendaratan yang dilindunginya itu. Mereka meyakinkan bahwa penduduk

Indonesia yang sudah curiga dan menentang pengumuman Patterson dan Christison,

pasti akan menganggap kedatangan pasukan Belanda itu sebagai petunjuk positif dari

suatu keinginan menggulingkan Republik itu dan kembalinya status penjajahan di

Indonesia. Para pemimpin Indonesia: khawatir bila reaksi umum terhadap realisasi ini

akan menimbulkan penganiayaan terhadap beribu-ribu tawanan Belanda yang masih

ditahan dalam kamp-kamp konsentrasi Jepang.

Setiap keragu-raguan yang masih ada di pihak pendudu Indonesia terhadap

keinginan Belanda, dengan cepat menjadi kepastian oleh kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pasukan-pasukan kolonial Belanda. Pengamat

militer Amerika Serikat yang termasuk staf Jendral Christison, Mayor F.B. Crockett

menyatakan:

Berbarengan dengan kedatangan ]endral van Dyen, di jalan-jalan (Jakarta)

mulai tampak barisan patroli Belanda dan Ambon (serdadu KNIL) yang getol

menembak. Mereka menembak segala yang tampak mencurigakan, dan bila

tidak ada yang dapat dijadi sasaran, mereka tidak segan-segan merampas

rumah penduduk, dan tanpa tuduhan atau peringatan, menyeret keluar

beberapa atau seluruh penghuninya ..... " Insiden-insiden" itu meningkat.

Kaum nasionalis mendapat perintah bahwa setiap perlawanan dari pihak

mereka akan ditumpas oleh para penguasa. Untuk mencegah ..... , Soekarno

memerintahkan agar semua orang Indonesia menyingkir dari jalan-jalan di

Batavia pada malam hari. Menjelang jam 8.00 malam, jalan sudah kosong

kecuali barisan patroli Belanda yang mondar-mandir. Ini adalahcontoh

mengesankan cara Soekarno memerintah rakyat .

Aktivitas semacam itu secara efektif merongrong kemungkinan pelaksanaan

kebijakan non intervensi dalam hubungan politik antara Republik dan Belanda yang

diharapkan Let. Jen. Chritison dapat dijalankannya setelah mengetahui keadaan

setempat. Analisis Mayor Crockett tentang situasi ini dan keprihatinan yang timbul

dalam hatinya, juga dirasakan oleh para pemimpin Republik. Menurut Crockett:

Dari apa yang saya lihat, jelas bagi saya bahwa ditinjau dari sudut

pengumuman Inggris tentang tidak campur tangan secara politik, Belanda

akan berusaha dan terus berusaha agar Inggris tidak bisa melepaskan diri

dengan merangsang ketidaktenteraman di kalangan penduduk pribumi.

Kekurangajaran patroli Belanda itu tidak dapat dije1askan dengan akal sehat.

Apa yang bakal mereka peroleh dari taktik-taktik semacam itu sudah jelas:

mereka akan membuat Inggris terlalu sibuk sehingga tidak sempat melucuti

]epang (ini adalah alasan utama kedatangan mereka ke sini, dan mereka akan

memaksa Inggris memasukan lebih banyak lagi pasukan ke dalam wilayah itu.

Ini berarti Inggris akan lebih banyak lagi terlibat. Aktivitas paukan-pasukan

Belanda seperti itu, yaitu bahwa mereka terus mendarat di bawah perlindungan

Inggris, dan pengumuman-pengumuman Inggris yang kurang tegas, secara bersamasama

menunjukkan kepada kebanyakan orang Indonesia, bahwa pernyataan tegas

kemerdekaan mereka sedang ditantang dasini memancing reaksi mereka yang tajam.

Djibaku tidak dapat lagi ditahan. Unit-unitnya dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok

tempur yang kecil dan hal ini segera diikuti oleh berbagai unit pemuda bersenjata, yang

mengadakan serangan keras terhadap patroli Belanda dan lnggris. Dalam beberapa

kasus, biasanya di mana Barisan Pelopor terlibat, sasaran serangan-serangan itu,

tidak terbatas kepada pasukan-pasukan asing, tetapi meluas hinggga para tahanan sipil

Belanda yang tidak bersenjata, termasuk wanita dan anak-anak. Berbarengan dengan

itu, semua unit orang Indonesia bersenjata meningkatkan usaha mereka merebut

senjata dan kekuasaan dari ]epang.

Komando Sekutu kini memberi prioritas utama kepada usaha pemulihan

keamanan dan ketertiban di bawah kekuasaan Inggris di kota-kota besar dan

pelabuhan-pelabuhan di jawa dan Sumatera, dan perlucutan jepang akan dipikirkan

nanti. Komando Sekutu memerintahkan para komandan Jepang untuk menyerang dan

merebut kembali kota-kota yang sudah dikuasai orang Indonesia seperti Bandung.

Dipakainya pasukan jepang oleh Sekutu untuk melawan Republik selanjutnya

mendorong orang Indonesia untuk melawan Inggris sekaligus Belanda, dan

memperkuat kecurigaan mereka bahwa Indonesia ingin dikembalikan kepada status

penjajahan lagi. Selama bulan November dan Desember, pertempuran yang luas dan

terus menerus berkobar di hampir seluruh ]awa dan banyak wilayah Sumatera dan

Bali. Pertempuran paling hebat terjadi selama paruh pertama bulan November di

Surabaya di mana beberapa organisasi pemuda Indonesia yang bebas bergabung di

bawah BKR bertempur melawan satu setengah divisi pasukan Inggris dan India

selama 10 hari dan menderita korban yang sangat besar.

Meskipun Inggris dilengkapi dengan pesawat-pesawat terbang dan meriam

dalam pertempuran mereka di pelabuhan dan setelah pertempuran yang lama dan

pahit akhimya berhasil menguasai kota, perang itu tetap dan masih dianggap suatu

kemenangan oleh orang Indonesia, karena pertempuran di Surabaya merupakan suatu

titik balik dalam perjuangan kemerdekaan mereka. Ini merupakan suatu demonstrasi di

hadapan Inggris tentang kekuatan berperang dan kesediaan mengorbankan jiwa raga

yang ada di balik gerakan yang sedang ditentang Inggris itu. Ini menyadarkan Inggris

akan adanya kenyataan bahwa Republik itu didukung oleh massa Indonesia, tidak

secara apatis, tetapi secara positif dan entusias. Pertempuran di Surabaya

menyadarkan Inggris secara mengejutkan, akan kenyataan bahwa jika rnereka tidak

bersedia ke Indonesia rnencurahkan kekuatan tentara dan perlengkapan yang jauh

lebih besar ke Indonesia, mereka harus meninggalkan kebijakan-kebijakan mereka

yang sebelumnya dan mencari tempat berpijak yang sama dengan para pemimpin

Republik. Setelah ini menjadi jelas bagi Inggris, maka mereka mulai menunjukkan

ketidaksenangan mereka terhadap penolakan Belanda untuk berurusan dengan

Republik, dan dengan keras mendesak mereka mengadakan perundingan yang

mungkin pada akhirnya akan membawa kompromi seeara damai. Jadi, bersama

dengan contoh-contoh lain tentang perlawanan orang Indonesia, Pertempuran di

Surabaya membuka jalan bagi diadakannya perundingan-perundingan diplomatik

selama tahun 1946 dan awal tahun 1947 antara Belanda dan Indonesia.

Selama periode selanjutnya, pertempuran sama sekali tidak berhenti, tetapi

keadaanya yang umum dan intensitasnya sangat berkurang dibandingkan dengan

yang terjadi selama 10 minggu terakhir tahun 1945. Di ]awa dan Sumatera, Inggris dan

kemudian Belanda, membatasi hampir semua operasinya hanya di daerah-didaerah

yang mereka kuasai sekitar Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang,

Medan, dan Palembang. Di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kelapa, Belanda

tidak menemui banyak kesulitan di hampir semua wilayah dan segera memasukkan

(cukup pasukan untuk mengambil alih tugas pasukan Australia yang mudah melucuti

pasukan Jepang yang menguasai daerah itu.

Namun demikian, Bali, daerah Minahasa di Sulawesi Utara, dan Sulawesi

barat daya, merupakan perkecualian. Pertempuran antara pasukan Belanda dan

Republik terus berlangsung di Bali hingga pertengahan tahun 1948. Perlawanan

Republik di Sulawesi barat daya yang padat penduduknya itu begitu alot hingga

Belanda I harus mencari takti-taktik yang paling brutal untuk memenangkannya. Pada

awal tahun 1946, Belanda menugaskan Kapten Westerling I yang kejam itu untuk

"menenteramkan" wilayah itu; sejumlah besar orang Indonesia, sipil maupun

gerilyawan, dicurigai dan dengan tuduhan yang dicari-cari dibunuh oleh pasukan

tembaknya. Para penguasa Republik menegaskan bahwa hampir 30.000 orang Indonesia

dibunuh dengan cara ini dan dalam pertempuran. Sumber tidak resmi militer

Belanda menyatakan bahwa hanya 4.000 orang yang menjadi korban. Pemerintah

Belanda mengirim suatu komisi Unluk meneliti kebrutalan di pihak tentara Belanda,

tetapi tidak pernah ada laporan yang dikeluarkan. Kebanyakan pempimpin yang

memberikan perlawanan tetapi tidak terbunuh, dimasukkan ke dalam penjara. Lebih

dari seperempat penguasa bangsawan Indonesia di Sulawesi Barat daya (termasuk

tokoh mereka yang paling penting) disingkirkan oleh Belanda dan diganti dengan

orang-orang yang dipercaya lebih dapat loyalitasnya. Dengan demikian maka bagi

yang masih berkuasa, ini peringatan bahwa kedudukan mereka, tergantung pada

dukungan mereka kepada kebijakan Belanda.

Di Minahasa, pada bulan Februari 1946, serdadu KNIL Indonesia

memberontak melawan Belanda, menyatakan memihak Republik, dan dengan bantuan

penduduk sipil setempat, berhasil berkuasa selama satu bulan. Kecuali beberapa

periode gencatan senjata yang semuanya sangat pendek kecuali satu, empat tahun

Hand-Out 04

PKI, ANARKISME DAN AKUMULASI KETERTINDASAN

Prawacana

Sejarah Rakyat Indonesia adalah Sejarah Ketertindasan. Gelora reformasi

yang terjadi sekarang, telah melupakan hakikat ketertindasan karena seolah-olah

setelah kita mendapatkan kebebasan politik atau demokrasi politik, maka ketertindasan

struktural berupa kesengsaraan dan kebodohan pun tidak terjadi lagi. Dengan

kebebasan politik itu, seolah-olah rakyat pastilah akan mencapai kebahagiaan.

Setelah diselenggarakan pemilu bebas, seolah-olah rakyat langsung akan

bisa makan, bisa bekerja, menyekolahkan anak, mendapat keadilan hukum dan

sebagainya. Itulah gegap gempitanya rdformasi yang pada akhirnya akan

menenggelamkan kesadaran rakyat untuk memperbaiki kualitas kehidupannya.

Bahkan tidak sedikit kaum terpelajar yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia telah

keluar dari ketertindasan sejak runtuhnya benteng kekuasaan Orde Baru.

Akumulasi Kekecewaan Masyarakat

Akumulasi kekecewaan masyarakat dan hilangnya figur yang kredibel

menyebabkan pergolakan konflik horizontal kian meluas. Pasca Reformasi di

Indonesia banyak terjadi benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat secara

transparan tanpa lagi mengindahkan kaidah-kaidah umum perundang-undangan dan

hukum yang mengatur sehingga banyak menimbulkan guncangan-guncangan sosial

dimasyarakat.

Kondisi riil yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini cenderung

anarkis, ketika rakyat baru terbebas dari pembungkaman massal, beralih kepada masa

kebebasan dalam menyerukan seluruh aspirasinya terkait kepentingan individual atau

golongan. Anarkisme saat ini sering terjadi dan seolah-olah telah membudidaya

dimasyarakat Indonesia, terbukti dengan adanya tindakan-tindakan kekerasan yang

terjadi pada seluruh perseteruan diseluruh lapisan masyarakat, konflik horizontal

seperti pengerusakkan tempat ibadah, pemblokingan aktivitas partai politik yang

dianggap berbahaya, penyegelan tempat-tempat yang dianggap menjadi tempat

penyebaran ajaran sesat seperti kasus toko buku Ultimus di Bandung dll. Sehingga

seluruh perseteruan tidak lagi menemukan solusi secara damai.

Menurut Yudi Latief seorang pemikir negara dan kenegaraan dari Universitas

Paramadina Jakarta, mengungkapkan: “Sebenarnya pada masa krisis ini, rakyat

mencari kepastian-kepastian apalagi ketika situasi hukum tidak berjalan mulus dan

biasanya punya imbas keras terhadap keyakinan kepercayaan, yang kemudian rakyat

mencari pemimpin-pemimpin panutan yang kira-kira bisa mengkompensasikan

kelemahan-kelemahan hukum yang ada”. Hukum dan peraturan tidak lagi dihiraukan,

tokoh-tokoh masyarakat setempat tidak lagi dapat berperan sebagai mediator untuk

melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Apa yang sebenarnya

terjadi dalam tradisi masyarakat Indonesia pasca reformasi, dimana yang diandalkan

hanya kekuatan otot, dan apa yang sebenarnya juga terjadi terhadap peran serta para

tokoh-tokoh masyarakat yang tidak lagi mendapat kepercayaan dimata masyarakat.

Krisis kepercayaan dalam masyarakat saat ini telah menjadikan masyarakat

yang apatis terhadap sesama, bahkan terhadap para tokoh masyarakat itu sendiri.

Permasalahan lebih lanjut yakni masyarakat yang kurang dalam segi pendidikan

apalagi masalah perpolitikan, kebanyakan akan menilai pemimpin dari sisi kharismatik

yang membuat itu akan menjadi suatu sosok ideal dan akhirnya menjadi patronase.

Keadaan masyarakat yang terpatron ini dapat dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang

berkepentingan dengan memanfaatkan kekuatan konspiratif. Ia menanggapi bahwa “di

masa-masa krisis biasanya tokoh-tokoh kharismatik itu tumbuh meyakinkan bahwa

dirinya sendiri sebagai alternatif terhadap hukum, jadi pemimpin yang fundamental ini

memberikan semacam karang yang stabil ditengah ketidakpastian hidup masyarakat

itu.” ungkapnya. Namun para tokoh dan pemimpin dalam masyarakat yang mengalami

kegagalan dalam mewujudkan keinginan rakyat ini sangat berpengaruh bagi

masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat mencari pemimpin panutan, yang

sekiranya dapat mengkompensasikan kelemahan hukum yang ada. Pemimpin adil

yang diharapkan menjadi alternatif itu ternyata memunculkan fenomena pemimpin

kharismatik yang seolah-olah dapat menjawab permasalahan akan kekosongan hukum

yang memberi kepastian. Bagaimana dengan kekuatan dari klan tradisional, yang dulu

menjadi sumber keteladanan bagi rakyat. Menurutnya basis-basis tradisional yang diisi

oleh tokoh keagamaan, kiai, ulama mulai susut oleh karena krisis yang juga bisa

dikonsepsikan dengan urusan ekonomi yang akhirnya peserta tradisional ini pudar

akan keteladanan. Secara otomatis saat ini hanyalah bersisa pada pola-pola baru

pemimpin karbitan tak lain memberikan interpretasi keagamaan yang terputus, tetapi

memberikan jaminan atas kepastian. Untuk hal ini Yudi Latief menilai figur baru ini

tidak harus produk pesantren atau produk dengan pemahaman keagamaan yang

mendalam, yang akhirnya kharismanya terbatas dan tidak efektif mempengaruhi

banyak massa. “orang yang terbatas secara spiritual dan intelektual ya daya

pengaruhnya juga pasti terbatas”. imbuhnya.

Dampak lain sebagai contoh yakni menipisnya toleransi antar umat beragama

dibandingkan dahulu pada zaman Majapahit terkenal dengan sikap toleran yang kental

antar umat Hindu dan Budha. Tentunya hal yang harus diperhatikan ialah faktor pada

tataran masyarakatnya. Clifford Geertz menyebut hal ini dengan mix tide yakni aspek

perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat seperti perbedaan agama dapat dinetralisasi

karena kesamaan aspek sosial seperti kesamaan suku, kelas sosial, atau

latar belakang pendidikan. Semakin banyaknya unsur kesamaan tersebut dapat

menjauhkan bahkan meredam potensi konflik yang ada. Persoalan ditingkat grass root,

seperti dalam kasus kekerasan pada masyarakat, yang harus diperhatikan lebih dahulu

ialah bagaimana aparat penegak hukum itu sendiri, apakah telah sesuai dengan

perundang undangan, ketegasan dan konsistensi dalam melakukan tindakan hukum

terhadap mereka yang bersalah.

Pakar ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada AAGN Dwipayana menilai

bahwa budaya kekerasan timbul karena terdapat ruang atau peluang penggunaan

cara-cara anarkis tersebut. “Masyarakat juga meniru kekerasan yang dilakukan oleh

negara selain karena ada ruang untuk melakukan hal tersebut, dan belakangan

fenomena munculnya kekerasan dikarenakan struktur yang menindas ketika orang

ditindas oleh struktur, maka orang bisa melawan apapun caranya termasuk dengan

kekerasan,” ungkapnya.

Ia menggarisbawahi yakni terdapat dua hal, pertama karena mereka meniru

negara yakni aparat yang melakukan kekerasan. Kedua karena masyarakat ditutup

ruangnya untuk melakukan pembelaan terhadap negara “mau tidak mau masyarakat

harus melakukan tindakan kekerasan tersebut untuk membela dirinya” jelasnya.

Keadaan chaos dalam masyarakat yang berdampak tumbuh suburnya tindakan

anarkis merupakan efek dari krisis negara tersebut akibat pada kekuatan konspiratif

(pejabat, militer, pengusaha, politisi, dll) gagal dalam kedewasaan mereka berpolitik.

Kekuatan tersebut mempunyai kekuatan resonansi sosiologis yang kuat sehingga

menyebabkan guncangan pada masyarakat grass root.

Konflik horizontal dalam masyarakat seolah tak terhindarkan diperpuruk

dengan situasi minus kepemimpinan yang seharusnya menjadi alternatif pada

kosongnya hukum dalam memberi kepastian. Sistem dan kondisi masyarakat

seharusnya diperbaiki secara berbarengan. Menurut Paulo Freire belum pernah dalam

sejarah terjadi sebuah kekerasan yang dimulai oleh mereka yang tertindas. Bagaimana

mungkin masyarakat yang selalu tertindas menjadi perintis, jika mereka sendiri yang

menjadi hasil dari kekerasan tersebut.

PKI dan Ketertindasan: Holocaust Terhadap Pki

Sudah beberapa tahun ini tidak ada lagi tayangan yang mengerikan, tayangan

yang menyuguhkan ke publik tentang setan-setan merah ‘PKI’ yang melakukan

tindakan biadab terhadap para jenderal dan dituding sebagai biqot pancasila. Akankah

ini pertanda bahwa ‘PKI’ telah diampuni? Tanggal 30 September tiap tahunnya--pada

masa Soeharto--tayangan ‘film’ G30 S/PKI selalu hadir dalam TV dan menemani

masyarakat di Nusantara. Inilah potret bagaimana sejarah diwariskan pada generasi

muda. Pada masa soeharto berkuasa di negeri ini, hampir di setiap tanggal 30

September ‘film’ G30 S/PKI ditayangkan dan menjadi ritualitas politik. Makanya tidak

belebihan, jika film ini menyamai rating sinetron yang disukai oleh masyarakat

Indonesia, faktanya ketika 30 September menjelang mayoritas masyarakat akan

nongkrong di depan TVRI dan mengkhidmati film tragedi kemanusiaan ini. Tragedi

kemanusian yang disebakan oleh PKI yang telah menelan banyak korban dan

kemudian korban itu diabadikan sebagai pahlawan revolusi, jamak ditentang secara

global oleh siapa pun. Jelaslah, kekerasan adalah hal yang tidak bisa diterima untuk

alasan apa pun. Maka PKI dengan kesalahannya harus rela dihapus dari konstelasi

politik nasional. Dan untuk mengenang keblinger-an ‘PKI’ ini, 1 Oktober dijadikan hari

kesaktian Pancasila, walaupun bisa dikategorikan sebagai ‘mitos’, namun Hari

Kesaktian Pancasila cukup ampuh untuk menanamkan kebencian terhadap PKI. Tidak

cukup itu saja, hukuman untuk PKI diakumulasi dengan perlakuan yang diskriminatif

terhadap ‘anak pinak PKI’, tidak boleh menjadi pegawai negeri, dan sampai dengan

pencabutan Hak atas akta kelahiran. Maka rentetan demi rentetan kebencian yang

ditanamkan oleh rezim soeharto atas PKI bermutasi menjadi holocaust yang setara

dengan holocaust yang diciptakan oleh PKI dalam kudeta revolusinya.

Harus diakui tanpa mahasiswa, tanpa ABRI dan tanpa rakyat,‘PKI’ tidak akan

mampu dipunahkan dari bangsa yang beradab ini, walaupun hanya sebuah ‘ilusi’,

namun tintel bangsa yang beradab telah terlanjur melekat ditengah-tengah ketidak

beradaban sebuah bangsa. Maka jejak-jejak ‘PKI’ mau tidak mau harus dihapus dari

kehidupan bangsa. Mungkin kita masih ingat dengan ‘TRITURA’ dan salah satu

pointnya ‘hapuskan PKI’, sungguh gema ‘penghapusan PKI’ setara dengan tuntutan

penurunan harga kebutuhan bahan pokok. Dalam konteks ini, kekuatan informasi lah

yang mampu melembagakan ‘kebencian’ terhadap bigot seperti PKI, hingga

‘kebencian’ terhadap PKI pada masa itu setara dengan kebencian terhadap

melambungnya harga kebutuhan pokok.

Soeharto terbilang penguasa yang sukses memangkas dan membasmi PKI,

dengan seperangkat kebijakan, seperti, ideologisasi bahwa ‘PKI’ adalah pengkhianatan

terhadap Pancasila. Maka di sekolah-sekolah buku-buku pelajaran sejarah dikaburkan

sebagai ‘ideologisasi’ kebencian terhadap PKI. Tidak hanya itu, seperangkat Tap MPR

tentang pelarangan PKI ditelurkan sebagai upaya membasmi PKI sampai ke akarakarnya.

Untuk membenci ‘PKI’ memang banyak alasan yang direduksi. Kebiadaban

yang dilakukan oleh PKI, kemudian ajaran PKI yang diklaim secara membabi buta

bertentangan dengan Islam adalah alasan-alasan besar dibalik ‘kebencian’ terhadap

PKI. Kebiadaban PKI minsalnya, dilihat sebagai justifikasi untuk pembrendelan secara

subversif terhadap buku-buku yang beraroma komunisme. Bahkan para pemikir yang

mengawinkan metodologi komunisme dalam khazanah pemahamannya, tidak luput

juga dari ‘kambing hitam’ sebagai antek-antek komunisme, seperti halnya Pramoedya

Anata Toer yang diasingkan ke Digul karena hanya mengkritis penguasa dengan

pendekatan ala Marxisme. Rangkaian demi rangkaian yang digubah oleh penguasa

untuk menanamkan kebencian terhadap ‘PKI’, tidak lain adalah legitimasi atas

kekuasaan yang dibangun dengan politik pencitraan. Maka dapat dipahami, semua

‘kebencian’ yang direduksi ini adalah politis dan sepenuhnya ditujukan untuk legitimasi

kekuasaan.

Kebiadaban pasca G30 S/PKI.

PKI memang salah, PKI memang ‘keblinger’, dengan rangkaian tindakan

kekerasan yang dipertontonkan hanya untuk kekuasaan. Maka kini ‘anak-pinak PKI’

terpaksa menanggung penderitaan yang luar biasa. Pengucilan, perlakuan diskriminatif

atas hak politik dan atas hak untuk mendapat pekerjaan harus ditanggung sebagai

konsekwensi sejarah yang diperlakukan secara tidak ‘adil’ terhadap putra-putra PKI.

jika, kita mau membuka mata dan pikiran secara sehat. Maka sejarah akan berkata

lain, ada banyak holocaust balasan yang diciptakan untuk para kader-kader PKI. Dan

sampai hari ini, tidak banyak masyarakat yang mengetahui perihal Holocaust yang

terjadi besar-besaran di pulau Bali dan Bali seketika, dijadikan sebagai ladang

‘pembantaian’ untuk kader-kader PKI. kenapa ini tidak pernah disungguhkan ke publik

sebagai sebuah sejarah kelam bangsa yang lebih kejam dibanding dengan tragedi G30

S/PKI?.

Kebiadaban memang cenderung dibalas dengan kebiadaban yang lain, dan ini

mengambarkan watak primitif sebuah bangsa. Ketika PKI membantai para jenderal,

maka balasannya semua kader-kader PKI, GERWANI dan semua yang berhubungan

dengan PKI akan dibantai secara kejam. Kebiadaban ini, dilupakan begitu saja. Dan

hanya segelintir tokoh yang menguraikan dan memaki kebiadaban ini secara terbuka.

Soe Hok Gie dalam hal ini, telah menelanjangi kekejaman yang dilakukan atas kaderManifesto

kader PKI dalam sebuah opininya yang bertajuk “di sekitar peristiwa pembunuhan

besar-besaran di pulau Bali” dan dimuat di media mahasiswa pada 1967. Soe Hok Gie

telah membukakan mata dunia, bagaimana Bali dipersiapkan sebagai ladang

pembantaian untuk kader-kader dan simpatisan PKI.

Dipermulaan tahun 1966, ketakutan dan ketiadaan harapan menyergap

Kader-kader PKI dan klimaksnya kader-kader ini menyerah tanpa melakukan

perlawanan sedikit pun, maka sikap ‘nrimo’ diperlakukan seperti apa pun menjadi

sebuah pilihan kader-kader PKI. Pilihan ini terjadi, ketika mass terror diperlakukan

berkepanjangan, hingga ketakutan akan mudah menyerang kelompok yang diteror

secara ajeg dan akhirnya menyerahkan diri tanpa syarat. Strategi ini telah dipraktekan

oleh Stalin di Rusia dalam menebar ‘ketakutan’ pada lawan-lawan politiknya.

Kekejaman yang tidak lumrah bagi bangsa yang membangun budaya demokrasi,

namun sejarah ketika itu dikaburkan, maka pembantaian terhadap kader-kader PKI

menjadi hal yang lumrah.

Soe Hok Gie, dalam sisi yang lain juga telah melihat dengan jeli ‘bagaimana

Pembantaian terhadap PKI’ juga didalangi oleh elit-elit yang sepaham dengan PKI

yang berupaya membersihkan diri, dengan menghasut rakyat membantai kader-kader

PKI. Maka, proses ‘self washing’ menjadi pilihan elit-elit PKI yang berkhianat ini.

Dipenghujung tahun 1965 dan diawal tahun 1966, tentara-tentara partikelir

dengan seragam hitam dan bersenjatakan golok, pedang, telah melakukan tindakantindakan

pembantaian, pembakaran terhadap rakyat yang terlibat PKI. ini dilegalkan

sebagai tindakan yang sah dan dinamai dengan proses ‘warming up’ yang ditujukan

untuk pembersihan, mirip dengan ‘genocide’ yang dilakukan di Ruwanda, Rusia.

Namun ironis ini malah dilakukan kepada sesama bangsa sendiri. Tiga Bulan saja Bali

telah berubah menjadi neraka penyembelihan, dan tidak tertutup kemungkinan

penyembelihan anak bangsa ini juga dilakukan di daerah-daerah lain di Nusantara,

sebab ‘kebencian’ terhadap PKI waktu itu telah mencapai ubun-ubun kepala dan

diledakkan dalam bentuk tindakan-tindakan kekerasan.

Dapat dibayangkan bagaimana holocaust terjadi ketika tokoh-tokoh besar,

seperti Wedagama seorang tokoh PNI menghasut rakyat untuk membunuh PKI dan

sampai-sampai mengatakan itu adalah tindakan yang dibenarkan oleh Tuhan dan

dilegalkan secara hukum. Maka, pembantaian dan pemerkosaan atas GERWANI pada

waktu itu dianggap sebuah kebanggaan. Siapa yang bertanggung jawab atas

pengkaburan sejarah ini?[]